Tragedi Tanjung Priok 1984: Pembantaian Kaum Muslimin Oleh ABRI

Peristiwa tragedi kemanusiaan di Tanjung Priok pada pertengahan tahun 1984, merupakan salah satu dari sekian banyak rentetan jejak dan fakta kelamnya masa pemerintahan Suharto. Satu masa rezim militer yang berlumuran darah dari awal masa kekuasaannya sampai akhir masa kediktatorannya.

Pada artikel kali ini, kami akan mencoba menguak sedikit dari banyaknya tandatanya-tandatanya besar yang masih tersimpan di saku tiap rakyat Indonesia yang tercinta ini dan belum terjawab, bahkan tak akan pernah terjawab.

Hal itu dilakukan karena pada masa rezim New Order atau Orde Baru itu, banyak sekali sejarah-sejarah yang tak boleh dipublikasikan, ditulis ulang, dibengkokkan, lalu di propagandakan melalui media-media zombie yang pada masa lalu, bagai ‘media peliharaan’.

Suharto, presiden diktator era Orde Baru (New Order) yang berkuasa selama 32 tahun yang selalu menang pemilu 6 kali berturut-turut alias hat trick dua kali oleh pemilihan presiden secara tak langsung (dipilih oleh DPR/MPR).

Kemiliteran dibentuk untuk menopang kekuasannya dan selalu siap menjalankan perannya sebagai kekuatan negara untuk menghadapi rongrongan ideologi apapun, termasuk ideologi agama yang diakui di Indonesia.

Kekuasaan penuh yang dimiliki militer saat itu meluas mencakup penghancuran setiap bentuk gerakan oposisi politik apapun. Fungsi kekuasaan militer untuk melakukan tindakan pemeliharaan keamanan dan kestabilan negara dianggap sebagai suatu bentuk legitimasi untuk dapat melakukan berbagai macam bentuk tindakan provokatif tersistematif dan represif.

Mereka menggunakan dalih pembenaran sepihak yaitu sebagai tindakan pengamanan terhadap kekuasaan, meskipun dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM paling berat sekalipun.

Peristiwa berdarah Tanjung Priok 1984, adalah satu peristiwa yang sudah disiapkan sebelumnya dengan matang oleh intel-intel militer. Militerlah yang menskenario dan merekayasa kasus pembataian Tanjung Priok.

Ini adalah bagian dari operasi militer yang bertujuan untuk mengkatagorikan kegiatan-kegiatan keislaman sebagai suatu tindak kejahatan, dan para pelaku dijadikan sasaran korban.

Terpilihnya Tanjung sebagai tempat sebagai “The Killing Feld” juga bukan tanpa survey dan analisa yang matang dari intelejen. Kondisi sosial ekonomi Tanjung Priok yang menjadi dasar pertimbangan. Tanjung Priok adalah salah satu wilayah basis Islam yang kuat, denga kondisi pemukiman yang padat.

Mayoritas penduduknya tinggal dirumah-rumah sederhana yang terbuat dari barang bekas pakai dan kebanyakan penduduknya bekerja sebagai buruh galangan kapal, dan buruh serabutan.

Dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah ditambah dengan pendidikan yang minim seperti itu, menjadikan Tanjung Priok sebagai wilayah yang mudah sekali terpengaruh dengan gejolak dari luar, sehingga mudah sekali tersulut berbagai isu.

Suasana panas di Tanjung Priok sudah dirasakan sebulan sebelum peristiwa itu terjadi. Upaya -upaya provokatif memancing massa telah banyak dilakukan. Diantaranya, pembangunan gedung Bioskup Tugu yang sering memutar film maksiat yang berdiri persis berseberangan degan masjid Al-Hidayah.

Tokoh-tokoh Islam menduga keras bahwa suasana panas itu memang sengaja direkayasa oleh orang-orang tertentu di pemerintahan yang memusuhi Islam. Suasana rekayasa ini terutama sekali dirasakan oleh ulama-ulama di luar Tanjung Priok.

Sebab, di kawasan lain kota di Jakarta terjadi sensor yang ketat terhadap para mubaligh, kenapa di Tanjung Priok sebagai basis Islam para mubalighnya bebas sekali untuk berbicara, bahkan mengkritik pemerintah dan menentang azas tunggal Pancasila. Tokoh senior seperti M Natsir dan Syarifudin Prawiranegara sebenarnya telah melarang ulama untuk datang ke Tanjung Priok agar tidak masuk perangkap, namun seruan itu rupanya tidak terdengar oleh ulama-ulama Tanjung Priok.

Awal Mula Peristiwa, kejadian berdarah Tanjung Priok dipicu oleh tindakan provokatif tentara

Pada pertengahan tahun 1984, beredar isu tentang RUU organisasi sosial yang mengharuskan penerimaan azas tunggal. Hal ini menimbulkan implikasi yang luas. Diantara pengunjung masjid di daerah ini, terdapat seorang mubaligh yang terkenal, menyampaikan ceramah pada jama’ahnya dengan menjadikan isu ini sebagi topik pembicarannya, sebab Rancangan Undang-Undang tsb sudah lama menjadi masalah yang kontroversial.

Pada tanggal 7 September 1984, seorang Babinsa beragama Katholik sersan satu Harmanu datang ke musholla kecil yang bernama “Musholla As-sa’adah” dan memerintahkan untuk mencabut pamflet yang berisi tulisan problema yang dihadapi kaum muslimin pada masa itu, dan disertai pengumuman tentang kegiatan pengajian yang akan datang.

Tak heran jika kemudian orang-orang yang disitu marah melihat tingkah laku Babinsa itu. pada hari berikutnya Babinsa itu datang lagi beserta rekannya, untuk mengecek apakah perintahnya sudah dijalankan apa belum. Setelah kedatangan kedua itulah muncul isu yang menyatakan, kalau militer telah menghina kehormatan tempat suci karena masuk mushola tanpa menyopot sepatu, dan menyirami pamflet-pamflet di musholla dengan air comberan.

Kronologi Pembantaian

Kronologi Pembantaian Kaum Muslimin Oleh Bala Tentara pada Tragedi Tanjung Priok Berdarah 1984 oleh Saksi Mata Ust. Abdul Qadir Djaelani, salah seorang ulama yang dituduh oleh aparat keamanan sebagai salah seorang dalang peristiwa Tanjung Priok.

Karenanya, ia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Sebagai seorang ulama dan tokoh masyarakat Tanjung Priok, sedikit banyak ia mengetahui kronologi peristiwa Tanjung Priok.

Berikut adalah petikan kesaksian Abdul Qadir Djaelani terhadap peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984, yang tertulis dalam eksepsi pembelaannya berjudul “Musuh-musuh Islam Melakukan Ofensif terhadap Umat Islam Indonesia”.

✪ Sabtu, 8 September 1984

Dua orang petugas Koramil (Babinsa) tanpa membuka sepatu, memasuki Mushala as-Sa’adah di gang IV Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka menyiram pengumuman yang tertempel di tembok mushala dengan air got (comberan). Pengumuman tadi hanya berupa undangan pengajian remaja Islam (masjid) di Jalan Sindang.

✪ Ahad, 9 September 1984

Peristiwa hari Sabtu (8 September 1984) di Mushala as-Sa’adah menjadi pembicaran masyarakat tanpa ada usaha dari pihak yang berwajib untuk menawarkan penyelesaan kepada jamaah kaum muslimin.

✪ Senin, 10 September 1984

Beberapa anggota jamaah Mushala as-Sa’adah berpapasan dengan salah seorang petugas Koramil yang mengotori mushala mereka. Terjadilah pertengkaran mulut yang akhirnya dilerai oleh dua orang dari jamaah Masjid Baitul Makmur yang kebetulan lewat yaitu  Syarifuddin  Rmbe dan Sofyan Sulaiman dua orang takmir masjid “Baitul Makmur” yang berdekatan dengan Musholla As-sa’adah, berusaha menenangkan suasana dengan mengajak ke dua tentara itu masuk ke dalam sekretarit takmir mesjid untuk membicarakan masalah yang sedang hangat.

Ketika mereka sedang berbicara di depan kantor, massa diluar sudah terkumpul. Kedua pengurus takmir masjid itu menyarankan kepada kedua tentara tadi supaya persoalaan disudahi dan dianggap selesai saja. Tapi mereka menolak saran tersebut. Massa diluar sudah mulai kehilangan kesabarannya.

Sementara usaha penegahan sedang berlangsung, orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak ada urusannya dengan permasalahan itu tiba-tiba saja menarik salah satu sepeda motor milik prajurit yang ternyata seorang marinir dan membakarnya. Saat itu juga Syarifuddin Rambe dan Sofyan Sulaiman beserta dua orang lainnya ditangkap aparat keamanan.

Turut ditangkap juga Ahmad Sahi, Pengurus Musholla As-sa’adah dan satu orang lagi yang saat itu berada di tempat kejadian, selanjutnya Mohammad Nur yang membakar motor ditangkap juga. Akibat penahanan empat orang tadi kemarahan massa menjadi tak terbendung lagi, yang kemudian memunculkan tuntutan pembebasan ke empat orang yang ditangkap tadi.

Kodim, yang diminta bantuan oleh Koramil, mengirim sejumlah tentara dan segera melakukan penangkapan. Ikut tertangkap 4 orang jamaah, di antaranya termasuk Ketua Mushala as-Sa’adah tersebut.

✪ Selasa, 11 September 1984

Pada tanggal 11 September 1984, Massa yang masih memendam kemarahannya itu datang ke salah satu tokoh didaerah itu yang bernama Amir Biki, karena tokoh ini dikenal dekat dengan para perwira di Jakarta. Maksudnya agar ia mau turun tangan membantu membebaskan para tahanan. Sudah sering kali Amir Biki menyelesaikan persoalan yang timbul dengan pihak militer.

Amir Biki menghubungi pihak-pihak yang berwajib untuk meminta pembebasan empat orang jamaah yang ditahan oleh Kodim, yang diyakininya tidak bersalah. Peran Amir Biki ini tidak perlu mengherankan, karena sebagai salah seorang pimpinan Posko 66, dialah orang yang dipercaya semua pihak yang bersangkutan untuk menjadi penengah jika ada masalah antara penguasa (militer) dan masyarakat. Usaha Amir Biki untuk meminta keadilan ternyata tidak berhasil dan sia-sia.

✪ Rabu, 12 September 1984

Dalam suasana tantangan yang demikian, acara pengajian remaja Islam di Jalan Sindang Raya, yang sudah direncanakan jauh sebelum ada peristiwa Mushala as-Sa’adah, terus berlangsung juga. Penceramahnya tidak termasuk Amir Biki, yang memang bukan mubalig dan memang tidak pernah mau naik mimbar.

Akan tetapi, dengan latar belakang rangkaian kejadian di hari-hari sebelumnya, jemaah pengajian mendesaknya untuk naik mimbar dan memberi petunjuk. Pada kesempatan pidato itu, Amir Biki berkata antara lain,

“Mari kita buktikan solidaritas islamiyah. Kita meminta teman kita yang ditahan di Kodim. Mereka tidak bersalah. Kita protes pekerjaan oknum-oknum ABRI yang tidak bertanggung jawab itu. Kita berhak membela kebenaran meskipun kita menanggung risiko. Kalau mereka tidak dibebaskan maka kita harus memprotesnya.”

Dihadapan massa, Amir biki berbicara dengan keras, yang isinya mengultimatum agar membebaskan para tahanan paling lambat pukul 23.00 Wib malam itu juga. Bila tidak, mereka akan mengerahkan massa untuk melakukan demonstrasi.

Selanjutnya, Amir Biki berkata, “Kita tidak boleh merusak apa pun! Kalau ada yang merusak di tengah-tengah perjalanan, berarti itu bukan golongan kita (yang dimaksud bukan dari jamaah kita).”

Saat ceramah usai, berkumpulah sekitar 1500 orang demonstran yang bergerak menuju kantor Polsek dan Kormil setempat. Pada waktu berangkat jamaah pengajian dibagi dua: sebagian menuju Polres dan sebagian menuju Kodim.

Kelompok Yang Menuju Polres

Setelah sampai di depan Polres, kira-kira 200 meter jaraknya, di situ sudah dihadang oleh pasukan ABRI berpakaian perang dalam posisi pagar betis dengan senjata otomatis di tangan. Massa demonstran berhadapan langsung dengan pasukan tentara yang siap tempur.

Pada saat pasukan mulai memblokir jalan protokol, mendadak para demonstran sudah dikepung dari segala penjuru. Saat itu massa tidaklah beringas, sebagian besar mereka hanya duduk-duduk sambil mengumandankan takbir.

Sesampainya jamaah pengajian ke tempat itu, terdengar militer itu berteriak, “Mundur-mundur!” Teriakan “mundur-mundur” itu disambut oleh jamaah dengan pekik, “Allahu Akbar! Allahu Akbar!”

Saat itu militer mundur dua langkah, tanpa peringatan lebih dahulu terdengarlah suara tembakan, lalu diikuti oleh pasukan yang langsung mengarahkan moncong senjatanya ke arah demonstran, lalu memuntahkan senjata-senjata otomatis dengan sasaran para jamaah pengajian yang berada di hadapan mereka, selama kurang lebih tiga puluh menit!

Jamaah pengajian lalu bergelimpangan sambil menjerit histeris, tersungkur berlumuran darah. Beratus-ratus umat Islam jatuh menjadi syuhada! Disaat para demonstran yang terluka berusaha bangkit untuk menyelamatkan diri, pada saat yang sama juga mereka diberondong senjata lagi.

Malahan ada anggota militer yang berteriak, “Bangsat! Pelurunya habis. Anjing-anjing ini masih banyak!” Lebih sadis lagi, mereka yang belum mati ditendang-tendang dan kalau masih bergerak maka ditembak lagi sampai mati.

Tak lama berselang datang konvoi truk militer dari arah pelabuhan menerjang dan menelindas demostran yang sedang bertiarap di jalan. Dia buah mobil truk besar beroda sepuluh buah dalam kecepatan tinggi yang penuh dengan pasukan. Dari atas mobil truk besar itu dimuntahkan peluru-peluru dan senjata-senjata otomatis ke sasaran para jamaah yang sedang bertiarap dan bersembunyi di pinggir-pinggir jalan.

Lebih mengerikan lagi, truk besar tadi berjalan di atas jamaah pengajian yang sedang tiarap di jalan raya, melindas mereka yang sudah tertembak atau yang belum tertembak, tetapi belum sempat menyingkir dari jalan raya yang dilalui oleh mobil truk tersebut.

Jeritan dan bunyi tulang yang patah dan remuk digilas mobil truk besar terdengar jelas oleh para jamaah umat Islam yang tiarap di got-got/selokan-selokan di sisi jalan.

Dari atas truk tentara dengan membabi buta masih menembaki para demonstran. Dalam sekejap jalanan dipenuhi oleh jasad-jasad manusia yang telah mati bersimbah darah. Sedang beberapa korban yang terluka tidak begitu parah berusaha lari menyelamatkan diri berlindung ke tempat-tempat disekitar kejadian.

Setelah itu, truk-truk besar itu berhenti dan turunlah militer-militer itu untuk mengambil mayat-mayat yang bergelimpangan dan melemparkannya ke dalam truk bagaikan melempar karung goni.

Dua buah mobil truk besar itu penuh oleh mayat-mayat atau orang-orang yang terkena tembakan yang tersusun bagaikan karung goni. Sembari para tentara mengusung korban-korban yang mati dan terluka ke dalam truk militer, masih saja terdengar suara tembakan tanpa henti.

Semua korban dibawa ke rumah sakit tentara di Jakarta, sementara rumah sakit-rumah sakit yang lain dilarang keras menerima korban penembakan Tanjung Priok.

Sesudah mobil truk besar yang penuh dengan mayat jamaah pengajian itu pergi, tidak lama kemudian datanglah mobil-mobil ambulans dan mobil pemadam kebakaran yang bertugas menyiram dan membersihkan darah-darah di jalan raya dan di sisinya, sampai bersih.

Kelompok Yang Menuju Kodim

Sementara itu, rombongan jamaah pengajian yang menuju Kodim dipimpin langsung oleh Amir Biki. Kira-kira jarak 15 meter dari kantor Kodim, jamaah pengajian dihadang oleh militer untuk tidak meneruskan perjalanan, dan yang boleh meneruskan perjalanan hanya 3 orang pimpinan jamaah pengajian itu, di antaranya Amir Biki.

Begitu jaraknya kira-kira 7 meter dari kantor Kodim, 3 orang pimpinan jamaah pengajian itu diberondong dengan peluru yang keluar dari senjata otomatis militer yang menghadangnya. Ketiga orang pimpinan jamaah itu jatuh tersungkur menggelepar-gelepar.

Melihat kejadian itu, jamaah pengajian yang menunggu di belakang sambil duduk, menjadi panik dan mereka berdiri mau melarikan diri, tetapi disambut oleh tembakan peluru otomatis. Puluhan orang jamaah pengajian jatuh tersungkur menjadi syahid.

Saksimata

Menurut ingatan salahsatu saksi yang belum tewas bernama Yusron, di saat ia dan mayat-mayat itu dilemparkan ke dalam truk militer yang beroda 10 itu, kira-kira 30-40 mayat berada di dalamnya, yang lalu dibawa menuju Rumah Sakit Gatot Subroto (dahulu RSPAD).

Sesampainya di rumah sakit, mayat-mayat itu langsung dibawa ke kamar mayat, termasuk di dalamnya saudara Yusron. Dalam keadaan bertumpuk-tumpuk dengan mayat-mayat itu di kamar mayat, saudara Yusron berteriak-teriak minta tolong. Petugas rumah sakit datang dan mengangkat saudara Yusron untuk dipindahkan ke tempat lain.

Sebenarnya peristiwa pembantaian jamaah pengajian di Tanjung Priok tidak terjadi apabila PanglimaABRI/Panglima Kopkamtib Jenderal LB Moerdani benar-benar mau berusaha untuk mencegahnya, apalagi pihak Kopkamtib yang selama ini sering sesumbar kepada media massa bahwa pihaknya mampu mendeteksi suatu kejadian sedini dan seawal mungkin.

Hal ini terjadi karena pada tanggal 11 September 1984, sewaktu saya diperiksa oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, saya sempat berbincang-bincang dengan Kolonel Polisi Ritonga, Kepala Intel Kepolisian tersebut di mana ia menyatakan bahwa jamaah pengajian di Tanjung Priok menuntut pembebasan 4 orang rekannya yang ditahan, disebabkan membakar motor petugas.

Bahkan, menurut petugas-petugas satgas Intel Jaya, di saat saya ditangkap tanggal 13 September 1984, menyatakan bahwa pada tanggal 12 September 1984, kira-kira pukul 10.00 pagi. Amir Biki sempat datang ke kantor Satgas Intel Jaya.

Pemerintah menyembunyikan fakta jumlah korban dalam tragedi berdarah itu. Lewat panglima ABRI saat itu LB. Murdhani menyatakan bahwa jumlah yang tewas sebanyak 18 orang dan yang luka-luka 53 orang. Tapi data dari Sontak (SOlidaritas Untuk peristiwa Tanjung Priok) jumlah korban yang tewas mencapai 400 orang. Belum lagi penderitaan korban yang ditangkap militer mengalami berbagai macam penyiksaan. Dan Amir Biki sendiri adalah salah satu korban yang tewas diberondong peluru tentara. (Abdul Qadir Djaelani).

Tragedi Tanjung Priok 1984 Versi Pemerintah

Pemerintahan Soeharto banyak diwarnai peristiwa-peristiwa yang memakan korban jiwa, terutama mengarah terhadap umat Islam. Ini tentu tidak lepas dari “pesan” dan intervensi asing tentang apa yang disebut “politik menekan Islam”.

Kasus Tanjung Priok ini menjadi hal yang menarik. Karena tidak ada pernyataan tentang cita-cita Negara Islam yang disampaikan dalam ceramah-ceramah di Tanjung Priok. Yang disampaikan oleh para mubaligh di sana hanyalah ceramah-ceramah tajam dengan satu dua kata menyentil kebijakan penguasa.

Mereka mengecam kebijakan pemerintah yang dirasa menyudutkan umat Islam. Diantaranya adalah larangan memakai jilbab dan penerapan asas tunggal Pancasila, serta masalah kesenjangan sosial antara pribumi dengan non-pribumi.

Dalam bukunya Tanjung Priok Berdarah: Tanggung Jawab Siapa? Kumpulan Data dan Fakta (PSPI, 1998 : 26) dijelaskan bahwa proses terjadinya tragedi Priok pada hari Senin, 10 September 1984 ketika seorang petugas yang sedang menjalankan tugasnya di daerah Koja, dihadang dan kemudian dikeroyok oleh sekelompok orang.

Petugas keamanan berhasil menyelamatkan diri, tetapi sepeda motornya dibakar oleh para penghadang. Aparat keamanan pun menangkap empat orang pelakunya untuk keperluan pengusutan dan penuntutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Untuk mengetahui nasib keempat orang yang ditahan, masyarakat sepakat bergerak ke kantor Kodim. Tetapi permintaan mereka ditolak.

Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu, 12 September 1984. Pada saat itu, di Masjid Rawabadak berlangsung ceramah agama tanpa izin dan bersifat menghasut. Penceramahnya antara lain Amir Biki, Syarifin Maloko, M. Nasir, tidak pernah diketahui keberadaannya setelah peristiwa malam itu. Kemudian, aparat keamanan menerima telepon dari Amir Biki yang berisi ancaman pembunuhan dan perusakan apabila keempat tahanan tidak dibebaskan.

Setelah itu, sekitar 1500 orang menuju Polres dan Kodim. Hal ini senada dengan apa yang dijelaskan dalam buku Perjalanan Sang Jenderal Besar Soeharto 1921-2008 (Santosa, 2008:170) yang menjelaskan bahwa Amir Biki yang memimpin massa menuju Kodim untuk menuntut pembebasan mereka yang ditahan.

Ia juga berpesan agar selama perjalanan, massa jangan membuat anarkis. Tapi kegiatan ini tidak diikuti oleh para mubaligh karena mereka sudah diingatkan agar tidak keluar dari pusat pengajian.

Sampai di depan Polres Jakarta Utara massa dihadang aparat bersenjata. Jarak antara massa dengan aparat sangat dekat, kira-kira lima meter. Tidak ada dialog antara Amir Biki dengan aparat. Lima belas orang petugas keamanan menghambat kerumunan atau gerakan massa tersebut.

Regu keamanan berusaha membubarkan massa dengan secara persuasif, namun dijawab dengan teriakan-teriakan yang membangkitkan emosi dan keberingasan massa. Massa terus maju mendesak satuan keamanan sambil mengayun-ayunkan dan mengacung-acungkan golok dan senjata tajam.

Tak berapa lama ada komando untuk mundur. Pasukan terlihat mundur kira-kira 10 meter. Lalu ada komando “tembak”. Dalam jarak yang sudah membahayakan, regu keamanan mulai memberikan tembakan peringatan dan tidak dihiraukan. Tembakan diarahkan ke tanah dan kaki penyerang, korban pun tidak dapat dihindari.

Setelah datang pasukan keamanan lainnya, barulah massa mundur, tetapi mereka membakar mobil, merusak beberapa rumah, dan apotek.

Sekitar tiga puluh menit kemudian gerombolan menyerang kembali petugas keamanan, sehingga petugas keamanan dalam kondisi kritis dan terpaksa melakukan penembakan-penembakan untuk mencegah usaha perusuh merebut senjata dan serangan-serangan dengan celurit dan senjata tajam lainnya. Terjadilah tragedi pembantaian itu.

Aparat yang bersenjata itu menghujani tembakan terhadap ribuan massa dengan leluasa. Teriakan minta tolong tidak dihiraukan. Mereka yang berada di barisan depan bertumbangan bersimbah darah. Yang masih selamat melarikan diri. Ada juga yang tiarap, menghindari sasaran-sasaran peluru. Beberapa truk datang untuk mengangkut tubuh-tubuh korban dan menguburkannya di suatu tempat.

Proses Hukum

Hingga hari ini tak ada keadilan yang diberikan bagi korban yang dulunya ditembaki, ditangkap semena-mena, ditahan secara sewenang-wenang, disiksa, dihilangkan, distigma dan harta bendanya dirampas serta hak atas pekerjaan dan pendidikannya dirampas.

Masih terang diingatan korban, bagaimana pada tahun 2006 Mahkamah Agung memperagakan parade pembebasan hukum (Impunitas secara De Jure) terhadap sejumlah nama yang seharusnya bertanggung jawab; Sriyanto, Pranowo, Sutrisno Mascung dan RA. Butar-Butar.

Kegagalan Peradilan HAM untuk menghukum sesungguhnya telah tergambar dari buruknya kinerja Penuntut Umum.

Selain menghapus nama (Alm.) LB Moerdani dan Try Sutrisno dalam proses penyidikan, Kejaksaan Agung justru membuktikan kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) pada kasus Tanjung Priok dengan sistem pidana umum (Ordinary Crime) yang berbasis pada KUHAP.

Kegagalan lain diakibatkan oleh persoalan politik bahwa tidak adanya jaminan dari otoritas negara dalam mendukung administratif atas kerja Pengadilan HAM atas kasus Tanjung Priok. Selain itu Pemerintah tidak menyiapkan sistem perlindungan saksi yang memadai. Sementara, di pengadilan, Hakim membiarkan upaya sogok-menyogok terjadi antara pelaku dengan sejumlah saksi untuk mencabut kesaksian.

Pengadilan HAM bukan hanya gagal memberikan kepastian hukum berupa penghukuman terhadap para pelaku dalam kasus Tanjung Priok, Pengadilan Juga gagal memberikan kebenaran yang sejati atas kasus Tanjung Priok serta gagal menjamin kepastian reparasi (Perbaikan) atas penderitaan dan kerugian para korban Kasus Tanjung Priok 1984.

Banyak diantara para korban yang masih mempertanyakan keberadaan keluarganya yang masih hilang. Banyak diantara para korban yang sampai hari ini harus menanggung biaya pengobatan akibat atau efek dari kekerasan yang dialami pada 12 September 1984 atau kekerasan-kekerasan berikutnya.

Banyak diantara para korban yang harus kehilangan tempat usaha atau pekerjaannya akibat dirampas atau distigmatisasi sehingga tidak bisa mendapatkan pekerjaan.

Demikian pula para korban yang masih anak-anak, tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Atau anak-anak korban yang kehilangan ayah atau kakaknya yang diharapkan menjadi penopang ekonomi.

Usaha pun tetap dilakukan oleh para korban lewat Pengadilan Negeri pada 28 Februari 2007 menuntut Pemerintah mengeluarkan dana kompensasi bagi korban. Namun, lagi-lagi, Hakim tunggal Martini Marjan menolak mentah-mentah permohonan Penetapan Kompensasi para korban dengan alasan tidak ada pelanggaran berat HAM dalam kasus Tanjung Priok 1984.

Jelas bahwa Hakim tunggal Martini Marjan Menegasikan fakta, penderitaan dan kerugian yang telah dihadirkan dalam persidangan Penetapan di PN Jakarta Pusat.

Sampai saat ini Mahkamah Agung belum memutuskan kasasi yang telah diajukan sejak 5 Maret 2007.

Pada tahun 1984 itu, jelas korban telah dikorbankan oleh kebijakan anti kritik Soeharto dan brutalitas aparat keamanan. Pada era transisi politik, setelah belas… bahkan puluhan tahun upaya koreksi pun tetap didominasi oleh pelaku. Tidak ada yang dihukum, tidak ada perbaikan kondisi korban bahkan tidak diakui adanya pelanggaran berat HAM.

Masyarakat terus dikorbankan dari perilaku kekerasan, menjadi korban sistem peradilan yang tidak adil dan jujur. Transisi politik tidak digunakan untuk mengambil pelajaran dari kegagalan dimasa lalu, sebagaimana yang terjadi pada kasus Tanjung Priok.

Akan tetapi keluarga korban tidak pernah lupa dan akan tetap menuntut pertanggung jawaban pemerintah atas keadilan, kebenaran, maupun reparasi.

St. Tandjong Priok Rail Way

Sebagai bangunan cagar budaya Stasiun Tanjung Priok menyimpan sejumlah misteri yang tidak diketahui banyak orang. Salah satunya bunker peninggalan zaman Belanda.

Terletak di Jalan Taman Stasiun No 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, bangunan cagar budaya itu dikelola oleh Daops 1 KAI. Stasiun ini berdasarkan catatan sejarah ini dibangun tahun 1885. Pada zaman dulu, bangunan Stasiun Priok merupakan pintu gerbang Hindia-Belanda.

Kawasan Stasiun Priok memiliki luas lahan 46.930 meter persegi, dengan luas bangunan 3.768 meter persegi. Stasiun Tanjung Priok itu mengusung arsitektur dengan lagam bangunan art deco. Di balik bangunan megah dan mewah itu, tersembunyi bunker peninggalan zaman Belanda.

Menelusuri letak bunker peninggalan Belanda di stasiun tersebut. Bunker itu berada di Hall Stasiun sisi utara tepatnya di samping ruang istirahat petugas keamanan. Terdapat anak tangga yang mengarah turun ke bunker. Kondisi yang gelap, dan anak tangga yang kecil harus membuat langkah kaki berjalan hati-hati. Kondisi udara di bawah juga lembab akibat rembesan air di lantai.

Bunker itu hanya memiliki luas 4x4 meter persegi, setidaknya ada 5 ruang berukuran kecil seperti pintu masuk, namun tertutupi lapisan tembok. Salah satu lapisan tembok di sisi kanan bunker terdapat coak bongkaran yang bisa dimasuki oleh orang. Kondisi lorong itu pun gelap gulita tidak memiliki penerangan lampu. Di bagian dalam lorong pun terdapat genangan air setinggi lutut orang dewasa.

Selain bunker di hall sisi utara, terdapat dua bunker lainnya di sisi timur dan barat. Hingga kini bunker di Stasiun Tanjung Priok itu masih menjadi misteri yang belum terungkap utuh. Belum diketahui menyambung kemana lorong bawah tanah itu.

Riwayat Stasiun Tandjong Priok Rail Way

Keberadaan Stasiun Tanjung Priok dibagi dalam dua periode. Pada awalnya stasiun tersebut terletak persis di atas dermaga pelabuhan. Pembangunannya pun masih satu paket dengan pelabuhan Tanjung Priok yang dibangun oleh jawatan pelabuhan Hindia-Belanda. Jalur Tanjung Priok-Sunda Kelapa sudah tersambung sejak 1877. Stasiun Priok-nya sendiri selesai pada 1883, dan diresmikan bersamaan dengan pembukaan pelabuhan pada 1885. Setelah itu pengelolaan stasiun dan jalur kereta api Sunda Kelapa-Tanjung Priok diserahkan kepada Staatspoorwegen (SS).

Keberadaan pelabuhan Tanjung Priok yang masih baru dan memiliki areal lebih luas dari Sunda kelapa ketika itu mendorong pembukaan destinasi baru pelayaran dari luar ke pulau Jawa melalui Tanjung Priok. Pertumbuhan bisnis pariwisata di Hindia Belanda yang tengah menggeliat sejak separuh akhir abad XIX hingga awal abad XX seiring dengan pembukaan rute-rute baru kereta api menuju pelosok-pelosok pulau Jawa. 

Banyak hotel dibuka di sekitar pelabuhan dan stasiun Tanjung Priok untuk melayani penumpang kapal laut yang ingin istirahat sementara untuk besoknya melanjutkan perjalanan dengan kereta api. Biasanya jadwal kereta api Tanjung Priok-Batavia NIS, Tanjung Priok-Kemayoran (SS), Tanjung Priok-Batavia B.O.S. (SS) yang dicetak oleh Departemen Pariwisata Hindia Belanda sudah disediakan di tiap-tiap hotel sekitar pelabuhan dan stasiun. 

Di Batavia sendiri pun dengan selesainya jalur lingkar (ceinturbaan) kereta api Staatspoorwegen (SS) pada 1899-1900 semakin mempermudah akses warga kota dan sekitarnya yang melakukan perjalanan kapal laut melalui Tanjung Priok atau para pelancong yang baru tiba di pelabuhan menuju Batavia. Pada awal beroperasinya jalur lingkar Batavia, tercatat ada 20 perjalanan kereta api (40 perjalanan pp) per hari rute Tanjung Priok-Batavia dan Tanjung Priok-Kemayoran. Bagi para penumpang yang baru datang dari pelabuhan atau baru saja check out hotel sekitar pelabuhan yang ingin pergi ke Buitenzorg (Bogor), akan diarahkan menuju stasiun Batavia NIS. 

Di stasiun tersebut ada rangkaian kereta api rute Batavia NIS-Weltevreden (Gambir)-Buitenzorg. Sedangkan bagi yang ingin melanjutkan perjalanan jauh menuju Sukabumi, Bandung, Garut akan diminta untuk naik kereta api menuju stasiun Kemayoran. Di stasiun Kemayoran ketika itu sudah ada perjalanan kereta api SS langsung menuju daerah Priangan.

Sepanjang akhir abad ke-19 sampai abad ke-20 aktivitas Pelabuhan Tanjung Priok terus meningkat. Areal pelabuhan diperluas dan Stasiun Tanjung Priok Lama digusur. Sebagai gantinya, pada 1914 di sebelah Halte Sungai Lagoa dibangun stasiun baru yang lebih megah. Stasiun Tanjung Priok dibuka untuk umum pada 1925, bertepatan dengan peluncuran pertama kereta listrik rute Priok-Jatinegara. Diharapkan stasiun baru itu dapat menampung penumpang dari kapal yang jumlahnya terus bertambah setiap tahun.

Karena fungsinya lebih kepada pelayanan penumpang, Stasiun Tanjung Priok hanya sebentar mengalami kejayaannya. Perang Dunia II membuat perawatan stasiun menjadi terabaikan. Pasca Proklamasi Ke-merdekaan Indonesia, banyak terjadi penguasaan sepihak lahan/ aset milik Kereta Api. Dampak urbanisasi besar-besaran turut membuat kondisi sekitar stasiun semakin padat penduduk dan kumuh. Selain itu tren bepergian dengan pesawat terbang melalui Bandara Kemayoran membuat jadwal perjalanan kereta api di Stasiun Tanjung Priok banyak dikurangi karena penumpang yang terlalu sedikit.

Kapitalisasi di Masa Rezim Orde Baru

“Sampai detik ini, saat Suharto sudah menemui ajal dan dikuburkan di kompleks pemakaman keluarga di Kompleks Astana Giribangun. Makam ini dibangun di atas sebuah bukit, tepat di bawah Astana Mangadeg, komplek pemakaman para penguasa Mangkunegaran, salah satu pecahan Kesultanan Mataram. Astana Mangadeg berada di ketinggian 750 meter dpl, sedangkan dibawahnya, Astana Giribangun pada 666 meter dpl. 

Perampokan atas seluruh kekayaan alam negeri ini masih saja terus berjalan dan dikerjakan dengan sangat leluasa oleh berbagai korporasi Yahudi Dunia.”

“Ketika tepat 100 tahun gerakan Zionisme Internasional merayakan kelahirannya, dan salah seorang pengusaha Yahudi dunia bernama George Soros memborong mata uang dollar AS dari pasar uang dunia, maka meletuslah krisis keuangan yang berawal dari Thailand dan terus merembet ke Indonesia."

Bulan November 41 tahun lalu, Jenderal Suharto yang telah sukses mengkudeta Bung Karno, mengirim satu tim ekonomi yang terdiri dari Prof. Sadli, Prof. Soemitro Djoyohadikusumoh, dan sejumlah profesor ekonomi lulusan Berkeley University AS, sebab itu tim ekonomi ini juga disebut sebagai ‘Mafia Berkeley’. Mereka hendak menggelar pertemuan dengan sejumlah konglomerat Yahudi dunia yang dipimpin Rockefeller.

Menjual Aset Kekayaan Alam Negara Kepada Pihak Asing

Di Swiss, sebagaimana bisa dilihat dari film dokumenter karya John Pilger berjudul “The New Ruler of the World’ (yang bisa didownload di situs youtube) tim ekonomi suruhan Jenderal Suharto ini menggadaikan seluruh kekayaan alam negeri ini ke hadapan Rockefeler cs.

Dengan seenaknya, mereka mengkavling-kavling bumi Nusantara dan memberikannya kepada pengusaha-pengusaha Yahudi tersebut.

Gunung emas di Papua diserahkan kepada Freeport, ladang minyak di Aceh kepada Exxon, dan sebagainya.

Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) tahun 1967 pun dirancang di Swiss, menuruti kehendak para pengusaha Yahudi tersebut.

Tapi siapa sangka, walau sudah banyak sekali buku-buku ilmiah yang ditulis para cendekia dari dalam dan luar negeri tentang betapa bobroknya kinerja pemerintahan di saat Jenderal Suharto berkuasa selama lebih kuarng 32 tahun, dengan jutaan fakta dan dokumen yang tak terbantahkan, namun nama Suharto masih saja dianggap harum oleh sejumlah kalangan.

Bahkan ada yang begitu konyol mengusulkan agar sosok yang oleh Bung Karno ini disebut sebagai Jenderal Keras Kepala (Belanda: Koepeg) diberi penghargaan sebagai pahlawan nasional dan diberi gelar guru bangsa. Walau menggelikan, namun hal tersebut adalah fakta.

Penyiksaan dan Pembunuhan Rakyat Hingga Tokoh-Tokoh Agama

Usai Tragedi Priok, rezim Suharto sepertinya menemukan momentum untuk kian bertindak represif terhadap dakwah Islam. Intel disebar ke berbagai masjid untuk memata-matai khotib.

Jika ceramah sang khotib dianggap sedikit keras maka langsung ditangkap dan dipenjara. Hal inilah yang menimpa salah satunya, Hasan Kiat, khotib dari Priok yang hanya karena ceramahnya tegas dalam akidah Islam ditangkap aparatnya Suharto. Dalam tahanan pada masa Suharto, penyiksaan sudah menjadi santapan keseharian. Ustadz Zubir dari Kalibaru disiksa terus hingga dia meninggal dunia.

Seorang tapol Islam bernama Robby giginya digerus pakai gagang pistol, nyaris rontok semua. Sedang Tasrif Tuasikal, terpidana kasus Priok, dadanya ditusuk bayonet. Alhamdulillah, dia kuat,” ujar Hasan Kiat kepada penulis pada tahun 1998.

Oleh aparatnya Suharto, walau tahu jika para tahanannya adalah orang-orang shalih, para ustadz, para aktivis masjid, dan sebagainya, namun untuk memberatkan mereka, aparat berusaha keras mengkaitkan mereka ini dengan PKI. Ini dinyatakan Hasan Kiat yang mengalami sendiri hal seperti itu.

Tragedi Aceh, Tanjung Priok, Lampung, hanyalah sebagian kecil kejahatan kemanusiaan yang dilakukan penguasa rezim Suharto terhadap umat Islam.

Belum lagi tragedi lainnya yang tidak kalah mengerikan seperti yang ditimpakan pada rakyat Timor-Timur, Papua, Kedungombo, dan sebagainya.

Seperti kata orang bijak, kehidupan ibarat roda yang berputar. Maka ada saat naik, ada pula saat turun. Demikian juga dengan kekuasaan Jenderal Suharto.

“Rezim yang lahir dari genangan darah jutaan rakyatnya ini dengan dukungan penuh dari blok imperialis dan kolonialis Barat, mengalami “masa keemasan” di akhir tahun 1960-an hingga semester kedua tahun 1990-an.”

Selama hampir sepertiga abad, Jenderal Suharto menjadi presiden dengan kekuasaan nyaris absolut bagaikan raja atau pun diktator. Siapa pun yang berani berseberangan keyakinan dan pandapat dengannya, walau ia bekas teman paling setia pun, pasti akan disingkirkan.

“Di masa awal kekuasaannya, rezim ini menggadaikan kekayaan alam bangsa yang sedemikian besar kepada jaringan korporasi Yahudi sekaligus merancang cetak biru perundang-undangan penanaman modal asing Indonesia di Swiss (1967).”

Langkah ini diikuti dengan “stabilisasi” perekonomian dan politik di dalam negeri, dengan campur tangan penuh kekuatan imperialis dan kolonialis dunia seperti Amerika Serikat dan Jepang.

Terhadap dakwah Islam, rezim Jenderal Suharto bersikap sangat keras. Walau di awal naiknya kekuasaan, umat Islam sempat digandeng dengan mesra, namun setelah berkuasa, umat Islam ditendang keluar dari pusat kekuasaan.

Dakwah Islam menjadi barang haram dan bahkan menjadi sasaran operasi intelijen di bawah komando Jenderal Ali Moertopo hingga Jenderal Leonardus Benny Moerdhani.

“Sepanjang tahun 1970-an, rezim Jenderal Suharto menikmati masa kejayaan dan kemakmuran dengan ‘Oil Booming’nya. Di sisi lain, korupsi, kolusi, dan nepotisme juga tumbuh dengan sangat subur.”

Cendana, nama jalan tempat tinggal Suharto di kawasan Menteng, Jakarta, menjadi pusat dari peredaran keuangan di negeri ini. Dan banyak orang yang haus kekuasaan dan juga kekayaan secara gerilya maupun terang-terangan, juga merapat ke Cendana.

Pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, seiring perubahan kepentingan politis Amerika Serikat, di mana era perang dingin sudah bisa dikatakan berakhir dengan tumbangnya Uni Soviet dan imperium komunis di Eropa Timur, maka berubah pula orientasi politis dari rezim Jenderal Suharto. Walau demikian “stabilitas politik dan ekonomi” serta “Pancasila” masih menjadi tuhan yang tidak boleh diganggu gugat.

Dakwah Islam yang sudah puluhan tahun ditindas dengan amat represif, perlahan-lahan simpulnya dikendurkan oleh Suharto. Banyak kalangan menyebut Suharto sudah bertobat dan akan khusnul khotimah.

Atribut-atribut keislaman seperti peci putih, sorban, dan jubah mulai dikenakan oleh Jenderal yang tangannya berlumuran darah jutaan rakyatnya ini. Jilbab secara perlahan juga mulai berkibaran di seantero negeri.

Tokoh-tokoh Islam dengan cepat dan sedikit gegabah, menyebut hal ini sebagai kebangkitan Islam di Indonesia, padahal baru sebatas kulit luarnya saja.

Membentuk Tradisi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Sedangkan ‘tradisi’ KKN tetap dilestarikan bahkan sekarang sudah mengalami inovasi yang sangat luar biasa. Ke masjid sering, namun tetap saja gila memburu proyek-proyek yang sarat dengan mark-up anggaran dan sebagainya.

“Yoshihara Kunio, yang meneliti hubungan bisnis dan politik kekuasaan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menerbitkan bukunya yang akhirnya dilarang beredar oleh Suharto. Buku tersebut berjudul “Kapitalisme Semu Asia Tenggara”. Untuk Indonesia, Kunio menyatakan jika pondasi perekonomian bangsa ini sebenarnya sangat rapuh karena dibangun berdasarkan praktik KKN semata.

Sedangkan para pengusaha kecil-menengah yang lokal, nyaris hidup sendiri tanpa adanya suatu proteksi atau pun perlindungan khusus dari pemerintah. Akibatnya, kian hari kian banyak perusahaan lokal yang dicaplok oleh korporasi asing.

Sebab itu, ketika tepat 100 tahun gerakan Zionisme Internasional merayakan kelahirannya, dan salah seorang pengusaha Yahudi dunia bernama George Soros memborong mata uang dollar AS dari pasar uang dunia, maka meletuslah krisis keuangan yang berawal dari Thailand dan terus merembet ke Indonesia.

Harga membubung tinggi dan banyak pengusaha hasil KKN ambruk. Jahatnya, para konglomerat kakap yang amat dekat dengan Cendana malah melarikan diri ke luar negeri dengan membawa uang rakyat Indonesia dengan nilai yang amat sangat banyak.

Uang hasil BLBI yang jumlahnya ratusan triliun rupiah dijarah dan tidak pernah dikembalikan hingga detik ini. Indonesia meluncur pasti menuju kebinasaan.

Juga emas batangan dan perhiasan yang jumlahnya berton-ton hasil sumbangan segenap rakyat Indonesia untuk bangkit dari krisis moneter 1998 juga tak berbekas sama sekali, kemana larinya semua emas sumbangan rakyat tersebut?

Empat Jenderal Kepercayaan Suharto

Selama kekuasaan diktator sekaligus rezim Suharto, ada beberapa Jenderal yang disebut-sebut setia kepadanya karena Soeharto menggunakan tentara untuk melanggengkan kekuasaannya. Ada empat jenderal andalan Soeharto dan mereka loyal serta mau melakukan apa saja demi menjaga kekuasaan Orde Baru.

Para jenderal ini memiliki kekuasaan yang nyaris tak terbatas. David Jenkins, wartawan Australia yang menulis buku “Suharto dan His Generals: Indonesia Military Politics 1975-1983”, menyebut empat jenderal ini sebagai para jenderal lingkaran dalam Soeharto.

Ciri-cirinya, dekat secara pribadi, bukan sebatas tugas. Memiliki peran di bidang intelijen, serta memiliki jabatan rangkap di bidang strategis. Saat itu yang melawan Soeharto langsung diberangus.

Empat jenderal ini pula yang ‘menghabisi’ lawan-lawan Orde Baru, seperti Jenderal Nasution, Letjen Ali Sadikin, Jenderal Hoegeng dan para penentang Soeharto lainnya. Keempat Jenderal terdekat Suharto tersebut adalah:

1. Jenderal Benny Murdani

Jenderal Benny Murdani menjabat Kepala Pusat Intelijen Strategis (Kapusintelstrat) sekaligus wakil kepala Bakin merangkap Asisten 1 Intelijen Hankam. Tiga jabatan strategis di dunia intelijen Indonesia.

Dengan kewenangan itu, Benny punya kuasa menggerakkan pasukan elite baret merah TNI AD yang kala itu bernama Kopasandha.

Sepak terjang Benny di antaranya memimpin operasi pembebasan sandera Woyla di Thailand serta membeli pesawat tempur A4 Skyhawk dari Israel.

Benny diangkat menjadi Panglima ABRI. Secara pribadi dia sangat dekat dengan Soeharto. Karirnya disebut-sebut berhenti saat dia meminta Soeharto untuk menegur anak-anaknya yang mulai kebablasan di bidang ekonomi. Soeharto marah dan mencopot jenderalnya yang setia ini.

2. Laksamana Sudomo

Sudomo mengenal Soeharto sejak lama. Mulai dari operasi Trikora, dimana Mayjen Soeharto menjabat Panglima Mandala. Ketika itu Soedomo memimpin seluruh kekuatan matra laut dalam komando Mandala. Selama operasi, otomatis Sudomo berada langsung di bawah Soeharto.

Setelah itu, hubungan keduanya makin erat. Sudomo bahkan sempat menempati posisi nomor satu di tubuh TNI AL tahun 1969-1973 sebagai kepala staf. Dia kemudian dipilih menjadi Wakil Panglima Panglima Kopkamtib mendampingi Soemitro. Kemudian menjadi Kopkamtib.

Sudomo pula yang ‘menghajar’ para Petisi 50 yang mengkritik Soeharto. Dia ikut mencekal Jenderal Hoegeng tampil di TV. Mungkin karena kesal dengan Sudomo ini, Hoegeng kemudian memberi nama orangutan miliknya dengan nama Pak Domo.

3. Letjen Ali Murtopo

Letjen Ali Murtopo menjabat wakil kepala Bakin. Dia sangat dekat dengan Soeharto, semenjak masih berada di Kodam Diponegoro Jawa Tengah. Ali Murtopo seorang ahli intelijen. Dia pernah memimpin tim untuk meredakan konflik Indonesia dan Malaysia pada era Dwikora. 

Lalu dia juga yang diduga membuat islamphobia di Indonesia. Ali Murtopo mengumpulkan sejumlah pejuang Negara Islam Indonesia (NII), kemudian melakukan radikalisasi. Kelompok ini pula yang kemudian melakukan sejumlah perampokan dan pembajakan, termasuk pembajakan pesawat Woyla. Banyak yang menuding pembajakan tersebut cuma rekayasa Intelijen. Ali Murtopo juga yang mendirikan Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang menjadi dapur kebijakan pemerintahan Orde Baru.

4. Jenderal Yoga Sugama

Jenderal Yoga Sugama menjabat Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin). Yoga dekat dengan Soeharto sejak Soeharto menjadi Panglima Kodam Diponegoro di Jawa Tengah. Saat Soeharto menjadi Pangkostrad, Yoga dan kawan kawannya ikut diajak ke Jakarta.

Hubungan Yoga dan Soeharto sangat dekat. Yoga dikenal sebagai orang yang menjauhi publistitas. Yoga Sugama juga pernah bertugas sebagai Duta Besar/Wakil Kepala Perwakilan Tetap RI di PBB, New York, Amerika Serikat (1971-1974).

Suharto Lengser Tahta Tahun 1998

Dari berbagai tekanan yang dilakukan mahasiswa, sejumlah pejabat, dan pastinya juga Washington, Presiden Suharto akhirnya lengser pada Mei 1998. Euphoria gerakan reformasi meledak. Habibie jadi presiden, diganti Abdurrahman Wahid, lalu Megawati, dan kemudian Susilo Bambang Yudhoyono.

“Gerakan reformasi sudah berusia puluhan tahun lebih, namun di lapangan, praktik-praktik peninggalan rezim Suharto, yaitu KKN ternyata bukan berkurang namun malah tambah marak dan inovatif dengan berbagai dalih dan hujjah.”

Malah sejumlah tokoh yang mengaku reformis, dari yang sekuler sampai yang katanya fundamentalis, kini nyata-nyata mendekati Cendana kembali yang memang masih memiliki kekayaan materil yang luar biasa.

“Mereka beramai-ramai mengangkat Suharto sebagai orang yang patut diteladani dan bahkan dikatakan sebagai Guru Bangsa. Panglima besar KKN malah dijadikan Guru Bangsa. Ini merupakan sesuatu yang “amat hebat dan sungguh fantastis”.

Hal ini membuktikan kepada kita semua, betapa gerakan reformasi tenyata telah gagal total. Para Suhartois masih kuat bercokol di negeri ini. Hari-hari menjelang Pemilu 2009 lalu kita bisa melihat dengan mudah siapa saja orang-orang Indonesia, baik itu yang sekular maupun yang mengklaim sebagai reformis, yang sesungguhnya Suhartois. Mereka membuka topengnya lewat iklan, lewat manuver politik, dan sebagainya.

Koruptor satupun tak ada yang ditangkap, masuk bui tanpa adanya pengadilan bahkan salah pun tidak, penyiksaan dan pembunuhan terus berlangsung, secara total jutaan rakyat tewas. Tidak adanya keadilan adalah suatu yang NYATA. Namun kecanggihan merubah pola pikir atau cuci otak di zaman Suharto ini memang INTI dari semua managemen yang telah dilakukannya.

Saat itu, memang Indonesia jadi memiliki suatu faham pemerintahan yang “aneh”. Disatu sisi Indonesia berhalauan demokrasi dan berteman dengan kapitalis barat yang mengeruk kekayaan alam Indonesia dengan leluasa asalkan si pengeruk mau memberi “upeti” kepada penguasa.

Namun disisi lainnya, faham yang digunakan mirip sekali dengan sosialis dalam hal hak dan informasi kepada rakyat, mirip Korea Utara yang rakyatnya hingga detik disaat anda membaca artikel ini, mereka masih tetap tak tahu informasi apa-apa, iya, tak tahu dunia luar. Mirip era Suharto.

Kita lihat saja nanti, sebuah inkubator dan contoh kecil yaitu Korea Utara yang rakyatnya masih tetap merasa senang dan nyaman oleh rezim penguasa, hingga suatu saat rezim tersebut tergantikan dengan pemimpin yang demokratis, maka akan rusak mentalnya dan akan menganggap masa seperti disaat ini adalah saat yang paing enak, buta informasi. Maka disaat inilah rakyat Korea Utara sedang dicuci otaknya (brainwashed) selama puluhan tahun! sekali lagi, paling tidak 50% mirip era Orde Baru rezim Suharto pada masa lalu, buta informasi dunia!

Namun para Suhartois menganggap zaman Suharto adalah zaman “enak”. Mengapa? Karena kebodohan, karena ketidak-mengertian, pada masa itu para koruptor sedang diatas angin untuk mengeruk dan menumpuk kekayaan dan rakyat pun dibuatnya terlena nyaman dan tak tahu bagaimana sebenarnya perkembangan dunia secara global diluar sana. Karena semua media disaring, semua berita disaring, bahkan hanya ada satu televisi hingga tahun 90-an dan itupun milik pemerintah.

Begitu pula berita melalui radio pun disaring dan setelah semua berita tersaring, maka WAJIB di “relay” ke semua stasiun radio seantero Indonesia. Terpusat, tersentral dari Jakarta. Lagi pula, semua berita selalu, selalu dan selalu baik. Tanpa cacat pemerintahan, sempurna. Rakyat pun hidup terlena.

Bagaimana dengan koran dan majalah serta media informasi lainnya? Jawabannya hanya satu: bernasib sama. Tiada yang berani mengeritik pemerintah walau seujung jari, apalagi untuk mengungkapkan suatu protes atau ketidak-sukaan. Bagaimana dengan hak untuk berdemonstrasi dan mengungkapkan pendapat? Tak perlu dijawab!

Satu-satunya TV lainnya, selain TVRI adalah TVRI Programa-2, sama juga milik TVRI, tapi Pro-2 menyiarkan berita kota secara lokal dan kadang disisipi dengan penyiar dengan bahasa Inggris.

Memulai Keterbukaan Informasi Media Tentang Dunia, Adalah Awal Berakhirnya Rezim Orde Baru

Akhirnya pada masa tahun 90-an informasi mulai terbuka dengan diawali anak-anaknya mulai melirik bisnis TV swasta. Setelah salah satu anaknya ingin membuat TV swasta karena dianggap sangat menguntungkan dan sangat menggiurkan serta menjanjikan secara ekonomis, namun Suharto tetap melarangnya karena takut rakyatnya tahu dunia luar dan akan membandingkannya dengan keadaan Indonesia.

Maka untuk menghindari hal itu, dibuatlah TV yang berawal untuk dunia pendidikan saja yaitu Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). Stasiun ini sama dengan TVRI, dari perangkatnya, alat siarnya, studionya, menaranya, hampir semuanya, tapi programnya berbeda karena untuk pendidikan anak-anak dan kaum muda.

TPI pertama kali mengudara pada 1 Januari 1991 selama 2 jam dari jam 19.00-21.00 WIB. TPI diresmikan Presiden Soeharto pada 23 Januari 1991 di Studio 12 TVRI Senayan, Jakarta Pusat.

Pada awal pendiriannya tahun 1991 TPI hanya ingin menyiarkan siaran edukatif saja. Saat itu TPI hanya mengudara 4 jam. Salah satunya dengan bekerjasama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyiarkan materi pelajaran pendidikan menengah.

Sejak itu TPI mengudara 4 jam, lalu sejak 1 Juni 1991 menjadi 6,5 jam. Lalu menjelang akhir 1991 sudah 8 jam.

Pada tahap awal pendiriannya, TPI berbagi saluran dengan televisi milik pemerintah, TVRI. Perlahan-lahan mereka mengurangi misi edukatif, dengan juga menyiarkan acara-acara lain, termasuk kuis-kuis dan sinetron sebagai selingan.

Walau isi awalnya hanya untuk kaum pelajar dan mahasiswa, namun iklan terus mengalir karena masyarakat mulai membandingkan, jenuh dan bosan mulai mewarnai stasiun TVRI, yang beritanya itu-itu saja.

TPI berpisah saluran dengan TVRI di pertengahan 90-an. Kini, program edukasi tersebut sudah tergusur, dan TPI fokus di program acara musik dangdut, seolah acara lain yang disebut ‘makin Indonesia’ dalam motto barunya seakan tenggelam oleh hingar bingar acara dangdut di TPI. Bahkan TPI sebagai kependekan dari Televisi Pendidikan Indonesia sudah tidak berlaku lagi.

Dalam website resmi TPI, disebutkan TPI adalah Televisi Paling Indonesia, sesuai dengan misi barunya, yakni menyiarkan acara-acara khas Indonesia seperti tayangan sinetron lokal dan musik dangdut.

Sejak 20 Oktober 2010, TPI resmi berganti nama menjadi MNCTV. Perubahan ini terjadi dikarenakan TPI tidak sesuai dengan konteks tertulis pada televisi tersebut yaitu menjadi salah satu televisi yang berbau pendidikan di Indonesia, dan oleh karena itu nama TPI berubah menjadi MNCTV untuk mengubah citra TPI di mata masyarakat.

Lalu televisi swasta kedua pun muncul setelah TPI, yaitu Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) kemudian diikuti dengan beberapa stasiun televisi lainnya seperti SCTV. Maka, informasipun mengalir dengan derasnya dan rakyat pun mulai membandingkan.

Dulu di era Orde Baru, berita lokal melalui TV dan radio selalu dimatikan oleh pemirsa dan pendengarnya, satu yang disukai hanyalah Dunia Dalam Berita dan itupun juga tak luput dari penyaringan berita. Berbeda dengan sekarang yang beritanya jauh lebih realistis dan updated bahkan membuat pemirsanya “kecanduan”.

Artinya, suatu saat kedepannya nanti setelah Suharto dilengserkan dengan cara apapun, dikala Indonesia hancur lebur dan luluh lantak dalam krisis keuangan, krisis mental, dan krisis keamanan serta krisis keadilan, maka Suharto akan tetap disanjung. Inilah inti dari semuanya. Intinya. Inti. Dan nyatanya memang banyak warga Indonesia yang terbukti telah berubah pola pikirnya. 

Ketika Indonesia mulai menjadi Kapitalis sejak Zaman Orde Baru (New Order) di era Suharto yang sudah “menjual” aset kekayan alam Indonesia kepada pihak asing, maka siapapun Presiden Indonesia kedepannya,  takkan bisa berkutik lagi terhadap Dunia Barat hingga ke depannya, entah sampai kapan dan dengan batas waktu yang Tak Bisa Ditentukan.